Malaysia Batasi Kuota BBM Subsidi 200L per Orang 1 April 2026

Malaysia mengumumkan batasan kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada 01 April 2026 menanggapi lonjakan harga minyak akibat konflik di Timur Tengah. Kebijakan ini menurunkan kuota bensin RON 95 yang dulu 300 liter per bulan per pengguna menjadi 200 liter.

Harga BBM bersubsidi tetap tak berubah: RM 1,99 per liter atau setara Rp 8.411 per liter (kurs Rp 4.227 per Ringgit Malaysia). Jika konsumen melebihi kuota, mereka akan dikenai harga pasar.

Direktur Strategi Investasi dan Ekonomi Negara IPPFA Sdn Bhd, Mohd Sedek Jantan, mengatakan penyesuaian kuota BBM subsidi merupakan langkah yang tepat meskipun bukan solusi paling efektif dalam jangka panjang. Ia menambahkan bahwa kenaikan biaya subsidi yang diperkirakan mencapai RM 24 miliar tahun ini menimbulkan risiko fiskal besar.

Kepala Ekonom CGS International Securities Malaysia, Nazmi Idrus, menegaskan bahwa penyesuaian kuota BBM subsidi lebih baik ketimbang menaikkan harga RON 95 secara luas. Ia juga menegaskan, “Media melaporkan bahwa 90% konsumen menggunakan kurang dari 200 liter bahan bakar sehingga mayoritas masih terlindungi.”

Pengemudi e‑hailing atau taksi online yang memenuhi syarat akan mendapatkan kuota lebih besar: 800 liter BBM subsidi per bulan. Pernyataan ini didukung oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang dikutip media lokal Malaysia Paultan.

Untuk bahan bakar diesel di Sabah dan Sarawak, harga eceran tidak berubah: 2,15 ringgit atau Rp 9.089 per liter. Namun, pembatasan sementara diberlakukan di negara bagian Malaysia Timur untuk memerangi penyelundupan dan kebocoran bahan bakar. Kendaraan pribadi dan komersial ringan di wilayah tersebut dibatasi hingga 50 liter diesel per pembelian. Kendaraan angkutan umum darat dan barang dengan berat tidak lebih dari tiga ton dibatasi hingga 100 liter per pembelian, sementara kendaraan berat lebih dari tiga ton diperbolehkan maksimal 150 liter per pembelian.

Dengan langkah ini, Malaysia mencoba menyeimbangkan kebutuhan subsidi, pengendalian konsumsi, dan stabilitas fiskal. Kebijakan ini menargetkan 90% konsumen yang menggunakan kurang dari 200 liter per bulan, sekaligus memberikan fasilitas lebih bagi pengemudi layanan online. Sementara itu, harga diesel tetap stabil, namun batasan di wilayah timur bertujuan menekan potensi penyelundupan. Kebijakan ini menandai upaya negara untuk menyesuaikan subsidi BBM dengan kondisi ekonomi global dan kebutuhan dalam negeri.