Malaysia Perluas Kontrol Diesel ke Sabah, Sarawak, Labuan

Malaysia mengadopsi cara berbeda untuk menjaga agar subsidi bahan bakar tetap tepat sasaran. Daripada menghapus subsidi sepenuhnya, pemerintah menambah ketatnya sistem distribusi melalui skema khusus.

Baru-baru ini, Subsidised Diesel Control System (SKDS) diperluas ke wilayah Sabah, Sarawak, dan Labuan. Sebelumnya, skema ini sudah berjalan di Semenanjung Malaysia, memantau penyaluran solar subsidi ke sektor angkutan barang.

Menurut laporan media otomotif Malaysia Paultan, SKDS mencakup 23 kategori kendaraan niaga—mulai truk kargo, truk pendingin, hingga kendaraan tangki. Operator transportasi yang memenuhi syarat harus mendaftar lewat portal MySubsidi untuk memperoleh kartu armada khusus dari perusahaan minyak. Kartu ini menjadi akses utama bagi pembelian BBM subsidi, sehingga distribusi dapat dipantau lebih ketat dan potensi penyalahgunaan ditekan.

Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Biaya Hidup Malaysia, Datuk Armizan Mohd Ali, menyatakan langkah ini sebagai bagian dari persiapan memperkuat subsidi yang lebih tertarget di masa depan. Ia berkata, “Kami ingin memastikan pasokan bahan bakar tidak mengalir ke luar negeri dan tidak digunakan pihak tidak bertanggung jawab, sehingga keamanan pasokan bagi masyarakat dan industri tetap terjaga,” ujarnya.

Armizan menegaskan bahwa pemerintah Malaysia menyadari bahwa tidak semua wilayah memiliki akses digital yang baik. Karena itu, selain pendaftaran online, pemerintah menyediakan layanan registrasi fisik melalui kantor kementerian dan loket bergerak di daerah. Langkah ini diapresiasi kelompok konsumen di Malaysia karena dianggap lebih ramah bagi pelaku usaha kecil, petani, nelayan, hingga operator transportasi di daerah terpencil yang kesulitan mengakses layanan digital.

Skema seperti ini terasa relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Pemerintah Indonesia juga menghadapi tantangan besar menjaga subsidi energi tetap tepat sasaran di tengah mahalnya harga BBM nonsubsidi. Pada periode 07–13 Mei 2026, harga diesel di Semenanjung Malaysia berada di level RM 5,17 per liter atau sekitar Rp 19 ribu per liter. Sementara di Sabah, Sarawak, dan Labuan, harga diesel masih disubsidi di angka RM 2,15 per liter atau setara Rp 8 ribu per liter.

Harga solar subsidi Indonesia lebih murah dibandingkan Malaysia. Saat ini, harga Biosolar subsidi di Indonesia dipatok Rp 6.800 per liter. Namun harga solar nonsubsidi jauh lebih mahal. Di Jakarta, misalnya, harga Pertamina Dex berada di level Rp 27.900 per liter, sedangkan Dexlite mencapai Rp 26.000 per liter.

Indonesia sendiri sudah mulai bergerak ke arah subsidi yang lebih tertarget. Salah satunya lewat penggunaan QR Code MyPertamina dan pembatasan kendaraan penerima BBM subsidi. Pendekatan Malaysia menunjukkan bahwa pengawasan subsidi tak hanya soal membatasi pembelian, melainkan juga membangun sistem distribusi yang lebih rapi—mulai dari klasifikasi kendaraan penerima subsidi, penggunaan kartu armada khusus, hingga tetap menyediakan jalur offline bagi masyarakat di daerah dengan keterbatasan internet.

Di tengah harga BBM global yang masih fluktuatif, tantangan menjaga subsidi energi diperkirakan akan semakin berat. Berbagai negara kini mulai mencari cara agar subsidi tetap ada, tetapi lebih tepat sasaran dan tidak membebani anggaran negara secara berlebihan.

Dengan memperketat distribusi melalui sistem yang terintegrasi, Malaysia menunjukkan contoh bagaimana subsidi dapat diarahkan kepada pengguna yang benar-benar membutuhkan, sekaligus meminimalisir penyalahgunaan. Pendekatan serupa dapat menjadi referensi bagi negara lain yang menghadapi masalah serupa.