Menteri Kunjungi TPA Suwung, Target Sampah Juli 2026

Denpasar, 17 April 2026 – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq datang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Suwung dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Tahura Ngurah Rai. Ia didampingi oleh Gubernur Bali Wayan Koster dan Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara. Kunjungan ini menandai langkah konkret pemerintah Bali dalam menangani masalah sampah yang menumpuk di pulau ini.

Hanif memulai pernyataannya dengan keyakinan kuat bahwa semua masalah sampah akan terselesaikan pada Juli 2026. Ia menegaskan, "Saya rasa tidak perlu menunggu lama. Saya yakin bulan Juli nanti, seluruh sampah bisa tertangani dengan baik. Namun kami mengingatkan, Bapak Gubernur, bahwa kami tidak menunggu penanganan sampah di Denpasar dan Badung. Kami ingin segera mulai kabupaten lainnya," ujar Hanif. Kata-kata ini menunjukkan tekad Menteri untuk memperluas program ke seluruh kabupaten di Bali, bukan hanya dua wilayah utama.

Di sela-sela sambutannya, Hanif menginformasikan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti pelanggaran pengelolaan sampah. Ia menyatakan, "Minggu depan sudah dipanggil, kami sudah berikan sanksi administrasi sampai nanti bulan Agustus," teriak Hanif. Sanksi ini diharapkan menjadi sinyal bagi pihak terkait agar segera memperbaiki prosedur, karena bila tidak ada perbaikan, pemerintah akan menggunakan kewenangan hukum untuk menghentikan praktik open dumping.

Selain itu, Hanif menyoroti proyek waste-to-energy (WTE) yang akan dimulai pembangunan pada bulan Juni mendatang. Ia menjelaskan, "Rencananya sekitar bulan Juni akan groundbreaking. Tapi itu kewenangan Danantara, kami untuk norma pelaksanaannya," ujarnya. Proyek ini diperkirakan akan selesai dalam tiga tahun, menambah kapasitas pengelolaan sampah sekaligus menghasilkan energi terbarukan.

Untuk memperkuat infrastruktur pengolahan, Hanif menargetkan beberapa fasilitas di Denpasar dan Badung. Ia meminta TPST di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung hingga 200 ton per hari. TPST Kertalangu dan TPST Tahura I diharapkan mencapai kapasitas 200 ton per hari, sedangkan TPST Tahura II ditargetkan 100 ton per hari. TPS3R di Sesetan pula akan ditingkatkan dari 10 ton menjadi 35 ton per hari. “Sehingga saya sangat minta alat-alat harus datang sampai akhir Juli peralatan harus sudah operasional,” tambahnya.

Hanif menegaskan bahwa kebijakan pengelolaan sampah bersifat umum dan tidak memihak. Ia menolak tuduhan keterlibatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali dalam penutupan TPA Suwung. “Kami nggak ada urusan dengan KEK Kura-Kura. Sudah saya sampaikan bahwa semuanya berlaku general, tidak ada satu pun yang kemudian diperbolehkan mengolah sampah tanpa norma,” jelas Hanif. Pernyataan ini menegaskan bahwa standar pengelolaan sampah berlaku bagi semua pihak.

Di sisi lain, Hanif mengapresiasi pencapaian Denpasar dan Badung dalam pemilahan sampah. Ia menilai kedua kota ini menjadi contoh bagi wilayah lain. “Tapi penghargaan yang cukup besar kami haturkan secara pribadi. Mungkin ya, mungkin di tanah air kita yang pilah sampah ini, baru dua kota ini. Pak Gubernur, mohon izin. Meskipun saya memaksa diri, karena ini ada kekhususan Bali, kedaruratan sampah juga merupakan salah satu anchor atau episentrum dari dunia wisata kita,” ucapnya. Ia menambahkan, "Saya agak terharu dan kaget, serta sangat berterimakasih dalam waktu kurang dari satu bulan, pemerintah dan masyarakat Kota Denpasar dan Kabupaten Badung mampu memilah sampai angka lebih dari 50 persen," katanya.

Jaya Negara, Wali Kota Denpasar, menjelaskan sistem pengelolaan sampah yang sedang berjalan. Sampah organik diangkut ke TPA Suwung setiap Selasa dan Jumat, sementara sampah anorganik dan residu dapat dibuang setiap hari. Ia menegaskan, "Tadi arahan Pak Menteri bahwa organik yang saya bawa ke TPA, dari desa-desa yang tidak memiliki TPS3R," jelas Jaya Negara. Sampah organik dari wilayah tanpa TPS3R akan dibawa ke TPA Suwung, sedangkan wilayah yang sudah memiliki fasilitas akan mengolahnya menjadi kompos dan sebagian dikirim ke Klungkung. “Jadi, setelah dicacah kita fermentasi, setelah layak dikaji baru itu dibawa ke Klungkung,” tambahnya.

Jaya Negara juga menegaskan bahwa penegakan hukum tetap dilakukan melalui Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Ia menegaskan, "Tipiring itu akan dilakukan bagi masyarakat yg buang di jalanan yang tidak bertanggung jawab. Bukan masyarakat saja, swakelola juga," jelasnya. Penegakan ini diimbangi dengan kesiapan fasilitas pengelolaan sampah bagi masyarakat, sehingga tidak hanya hukuman tetapi juga solusi diberikan.

Menurut data sementara, Bali menghasilkan sekitar 2.000 ton sampah per hari. Di Denpasar terdapat 23 unit TPS3R, sedangkan Badung memiliki 48 unit. Hanif menekankan pentingnya pembagian wilayah layanan sampah di tiap desa agar pengelolaan lebih efektif. Ia juga menyarankan proses penanganan sampah dilakukan sebelum matahari terbit untuk menjaga estetika Bali.

Dengan semua langkah ini, pemerintah Bali berusaha mengurangi praktik open dumping dan meningkatkan kapasitas pengolahan sampah. Proyek waste-to-energy yang akan dimulai pada Juni mendatang diharapkan memberikan kontribusi energi sekaligus mengurangi volume sampah. Sementara itu, target kapasitas TPST dan TPS3R di Denpasar dan Badung menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperluas infrastruktur pengelolaan sampah ke seluruh kabupaten.

Secara keseluruhan, kunjungan ini menegaskan bahwa pengelolaan sampah di Bali tidak hanya menjadi agenda lokal, tetapi juga bagian penting dalam menjaga citra pulau sebagai destinasi wisata. Dengan target penyelesaian pada Juli 2026, pemerintah berharap semua wilayah di Bali dapat mencapai standar pengelolaan sampah yang lebih baik, sekaligus memanfaatkan teknologi baru seperti waste-to-energy.