Pajak Kendaraan Listrik Jakarta Gratis, Cuma SWDKLLJ Rp150K

Di Jakarta, pajak kendaraan listrik masih tetap gratis. Setiap tahun pemilik mobil listrik hanya perlu membayar SWDKLLJ yang tidak lebih dari Rp 150 ribu. Contohnya, mobil MPV listrik premium Denza D9 yang harganya mencapai Rp 950 juta tetap hanya dikenai SWDKLLJ Rp 143 ribu per tahun.

Pengurangan pajak ini didasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ yang mengatur insentif fiskal berupa pembebasan PKB dan BBNKB bagi kendaraan listrik berbasis baterai. “Setelah terbit Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ tentang pemberian insentif fiskal berupa pembebasan PKB dan BBNKB bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, kebijakan Pemprov DKI Jakarta sejalan dengan ketentuan tersebut, yakni tetap memberikan insentif berupa pembebasan PKB dan BBNKB bagi kendaraan listrik berbasis baterai,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, dalam siaran persnya.

Walaupun harga mobil listrik masih tinggi, biaya STNK tahunan tetap rendah. Denza D9 memiliki NJKB sekitar Rp 700 juta. Karena kebijakan pembebasan PKB, pemilik Denza tidak perlu membayar pajak kendaraan bermotor yang biasanya mencapai belasan juta rupiah. Dengan SWDKLLJ Rp 143 ribu, total biaya tahunan menjadi sangat terjangkau.

Perbandingan dengan mobil konvensional, seperti Alphard, menunjukkan perbedaan yang signifikan. Untuk Alphard XE Bensin, NJKB sebesar Rp 710 juta. Hitungannya:

• DP PKB: Rp 710 juta × 1,05 = Rp 745,5 juta
• PKB: Rp 745,5 juta × 2% = Rp 14,91 juta
• Pajak tahunan: Rp 14,91 juta + Rp 143 ribu = Rp 15,053 juta

Untuk Alphard XE Hybrid, NJKB mencapai Rp 767 juta:

• DP PKB: Rp 767 juta × 1,05 = Rp 803,35 juta
• PKB: Rp 803,35 juta × 2% = Rp 16,067 juta
• Pajak tahunan: Rp 16,067 juta + Rp 143 ribu = Rp 16,21 juta

Dengan demikian, pajak tahunan Alphard lebih dari Rp 15 juta dibandingkan Denza D9 yang hanya Rp 143 ribu. Perbedaan ini menyoroti betapa besar insentif bagi kendaraan listrik di Jakarta.

Selain pajak, pengemudi mobil listrik juga tidak terkena kebijakan ganjil-genap di ibu kota. “Kami tetap mempertahankan kebijakan bebas ganjil genap bagi kendaraan listrik berbasis baterai. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya mendorong penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan, sejalan dengan komitmen pengurangan emisi dan penguatan sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo.

Dengan kebijakan ini, pemilik kendaraan listrik di Jakarta menikmati tidak hanya pajak rendah tetapi juga kebebasan beroperasi tanpa pembatasan hari. Hal ini mendukung transisi menuju mobilitas berkelanjutan di kota besar. Kenaikan harga mobil listrik tidak lagi menjadi penghalang karena biaya tahunan tetap terjangkau, membuatnya lebih menarik bagi konsumen yang peduli lingkungan.