Pelabuhan Baru 343 Miliar di Klungkung, Tujuan Nusa Penida

Pelabuhan barang baru akan dibangun di Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung bertanggung jawab atas pembangunan ini, yang bertujuan mempermudah transportasi angkutan barang menuju Nusa Penida.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Klungkung, Anak Agung Gede Putra Wedana, proyek ini diperkirakan menelan biaya sebesar Rp 343 miliar berdasarkan hasil studi kelayakan atau feasibility study (FS) yang telah dilakukan oleh Universitas Udayana. “Ini masih estimasi sesuai FS yang sudah dilakukan Unud,” ujarnya.

Selama ini, satu-satunya pelabuhan yang dikelola Pemkab Klungkung adalah Pelabuhan Mentigi di Nusa Penida. Penyeberangan kapal barang hanya tersedia di Pelabuhan Padangbai, yang dikelola PT ASDP Indonesia Ferry. Penyeberangan barang ke Nusa Penida melalui Pelabuhan Padangbai rutin dilakukan, namun terbatas karena prioritas penyeberangan utama adalah Pelabuhan Lembar di Nusa Tenggara Barat.

“Karena kami numpang di situ, jadi kami harus menunggu kosong dahulu baru bisa nyandar. Karena antrean tinggi, terkadang bisa sampai lima hari, masih banyak yang harus mengangkut barangnya menggunakan perahu dan itu menyebabkan cost yang tinggi,” terang Wedana.

Penundaan pembangunan di Nusa Penida menjadi alasan kuat bagi Klungkung untuk segera merealisasikan pelabuhan barang. Wedana menegaskan, “Pesatnya pembangunan di Nusa Penida, terang Wedana, juga menjadi alasan pembangunan pelabuhan barang penting dan perlu segera direalisasikan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Itulah mengapa Pak Bupati sangat konsen dalam pembangunan pelabuhan ini,” sambungnya.

Wedana memastikan bahwa tahapan pembangunan pelabuhan barang ini berjalan sesuai harapan, meski mengalami kendala dalam tahap administrasi penetapan lokasi (penlok). Sementara mengurus FS, Pemkab Klungkung harus memastikan ketersediaan lahan karena ada tanah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan Desa Adat Pesinggahan.

Setelah FS, Dishub Klungkung tahun ini juga akan mengurus Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp). Kedua wilayah tersebut ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum, kelancaran operasional, keamanan pelayaran, dan efisiensi pengelolaan pelabuhan.

“Sebelumnya, Bupati Klungkung, I Made Satria, menjelaskan hasil FS yang dilakukan Unud adalah feasible bersyarat. Hasil feasible bersyarat itu keluar karena penyiapan lahan belum tuntas saat dilakukan FS,” kata Wedana.

“Tentu ketika dinyatakan feasible bersyarat, ini yang dikejar. Sekarang semuanya berproses. Jadi semuanya on the track,” jelas Satria.

Mengenai pembiayaan, Pemkab Klungkung menyiapkan dua skema. Pertama, jika mengharapkan pembiayaan dari Pemprov Bali, Pemkab Klungkung harus menunggu pada 2027. Sementara skema kedua adalah bekerja sama dengan investor melalui badan usaha milik daerah (BUMD).

“Pada dasarnya pihak ketiga yang rencana mau membangun pelabuhan ini sudah siap. Namun, karena kita mau business to business (B2B), kami harus mempersiapkan BUMD. Tetapi, skema ini kami akan bahas lebih lanjut yang mana lebih menguntungkan bagi kami,” jelas Satria.

Dengan rencana ini, Klungkung berharap pelabuhan barang baru dapat mengurangi ketergantungan pada penyeberangan di Pelabuhan Padangbai, mempercepat distribusi barang, dan menurunkan biaya transportasi bagi pelaku usaha di Nusa Penida.

Proyek ini, yang memerlukan koordinasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan masyarakat, menunjukkan upaya daerah untuk meningkatkan infrastruktur maritim dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.