Pemerintah Setujui WFH Satu Hari Pekan, Kurangi BBM

Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, mengumumkan bahwa sejumlah menteri koordinator dan menteri teknis telah mencapai kesepakatan mengenai penerapan work from home satu hari per pekan. Kebijakan ini dirancang sebagai bagian dari upaya efisiensi bahan bakar minyak (BBM) di tengah ketegangan global.

Keputusan tersebut masih menunggu laporan kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum diumumkan secara resmi. Pada 25 Maret 2026, Tito menyampaikan hal ini dalam konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan.

Menurut Tito, kesepakatan itu lahir dari rapat lintas kementerian yang melibatkan Menko PMK Pratikno, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mensesneg Prasetyo Hadi, dan Seskab Teddy Indra Wijaya. Rapat berlangsung selama beberapa jam, membahas strategi pemerintah untuk mengantisipasi potensi krisis akibat konflik di Timur Tengah.

“Udah rapat kemarin, rapat hampir 3 atau 4 jam. Ya, tapi kami sepakat untuk satu suara berarti yang menyampaikan, ya saya nggak tahu siapa, (rapat) di Istana. Apakah Pak Menko PMK, apakah Menko Ekonomi, ataukah nanti oleh Pak Mensesneg (yang mengumumkan). Jadi, kami hanya memberikan masukan-masukan saja, tapi saya nggak berwenang untuk menyampaikan ke publik,” kata Tito.

Tito menegaskan bahwa ia belum bersedia mengungkapkan hari pelaksanaan WFH. Ia menyatakan bahwa hasil rapat masih harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden sebelum keputusan akhir dibuat. “Saya nggak mau menyebutkan, itu kemarin pun sebenarnya sudah ada hampir mengarah kepada mayoritas setuju di satu hari, yang sama, tapi saya nggak nyampaikan sekali lagi karena itu harus dilaporkan lagi hasil rapat kemarin ke Bapak Presiden,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah tidak memiliki masalah dengan wacana WFH satu hari per pekan. Menurutnya, pengalaman semacam ini sudah ada selama pandemi COVID-19. “Nggak masalah kalau saya. Saya yakin nggak akan masalah, karena ini bukan pengalaman pertama ini. Ini pada waktu jaman COVID itu kan WFH bahkan sempat hanya WFO-nya hanya 25%. Kemendagri itu 25%, WFO jalan juga. Jadi, bukan sesuatu yang baru, kita punya pengalaman,” jelas Tito.

Keputusan ini muncul sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran di tengah dampak konflik di Timur Tengah. Skema yang disiapkan memungkinkan pegawai bekerja dari rumah satu hari dalam sepekan.

Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menyatakan bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian. Ia menekankan bahwa lonjakan harga minyak menjadi salah satu faktor yang mendorong perlunya efisiensi, termasuk dalam pengaturan waktu kerja. “Dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja. Di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home. Dalam satu hari dalam 5 hari kerja,” kata Airlangga sesudah rapat bersama Presiden Prabowo Subianto pada 19 Maret 2026.

Airlangga menambahkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan aspek teknis pelaksanaan kebijakan tersebut. Ia berharap penerapan WFH tidak hanya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga diikuti oleh sektor swasta serta pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, kebijakan WFH satu hari per pekan masih berada dalam proses persetujuan dan pelaporan. Namun, dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, serta pengalaman sebelumnya selama pandemi, menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini tidak menimbulkan hambatan besar. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu mengurangi konsumsi BBM dan menekan biaya operasional pemerintah di masa depan.