Pemerintah Target Subsidi 200.000 Kendaraan Listrik, PPN 40–100%

Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mengumumkan rencana insentif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun 2026. Ia menegaskan bahwa langkah ini bertujuan menjaga momentum yang telah dicapai pada kuartal pertama, di mana pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61% secara tahunan (year on year/yoy). 05 Mei 2026, di kantor pusatnya di Jakarta Pusat, ia menyampaikan bahwa salah satu insentif yang sedang dipikirkan adalah bagi motor dan mobil listrik.

"Beberapa insentif sedang dipikirkan oleh pemerintah, salah satunya di sektor otomotif dan motor, ini nanti kita akan laporkan kepada bapak presiden," kata Airlangga dalam konferensi pers. Ia menambahkan bahwa skema penyalurannya akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan persetujuan.

Di sisi lain, Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan menyatakan bahwa salah satu opsi yang sedang dibahas adalah penanggungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh pemerintah. Ia mengungkapkan bahwa besaran skema PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) dapat bervariasi mulai dari 40% hingga 100%, dan masih dalam tahap diskusi.

"Jadi yang diomongin tadi PPN ditanggung pemerintah itu ada yang 100%, ada yang 40%, nanti masih masih didiskusikan skemanya. Itu untuk utamanya EV, yang bukan hybrid. Nanti yang baterainya berdasarkan nikel sama non-nikel akan beda skemanya. Tapi yang itu nanti, nanti Menteri Perindustrian," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di Kantor Kementerian Keuangan pada 05 Mei 2026.

Berbeda fokus, Purbaya menyoroti potensi insentif yang lebih besar bagi kendaraan listrik berbasis baterai nikel. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong pemanfaatan nikel, salah satu komoditas unggulan Indonesia.

"Kenapa saya pakai yang nikel lebih besar subsidinya, karena supaya nikel kita kepake. Dulu saya baca di Economist, judulnya 'Mimpi Indonesia Menguasai Dunia Baterai hilang' karena China pakai bukan nikel. Kita balik sekarang, nikelnya kita pakai, biar punya kita nikelnya bisa terpakai dan hilirisasi teknologi baterainya berjalan," jelas Purbaya.

Untuk tahap awal, pemerintah menyiapkan subsidi kendaraan listrik yang akan dimulai pada bulan Juni. Rencananya akan ada 200.000 unit kendaraan listrik, dengan 100.000 unit motor dan 100.000 unit mobil, masing-masing menerima subsidi. Motor listrik akan mendapatkan subsidi sebesar Rp 5 juta per unit, sementara mobil listrik masih dalam pembahasan.

"Kira kira untuk mobil listrik akan kita kasih berapa? 100.000 subisdi pertama. Kalau habis kita kasih lagi. Motor listrik juga sama. 100 ribu pertama kita akan kasih. Berapa? Rp 5 juta," ujar Purbaya.

Skema penyalurannya masih dalam tahap finalisasi. Purbaya menyatakan bahwa kebijakan ini akan diumumkan lebih lanjut oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koordinator Perekonomian.

"Ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek ke depan, triwulan III dan ke tempat. Juni awal akan jalan itu salah satu kebijakan itu. Nanti akan diumumkan lagi Menteri Perindustrian dan Menko Perekonomian," tambahnya.

"Semangat kita yakni kita akan memastikan semua mesin ekonomi akan berjalan, demand sudah jalan ,sekarang di sektor manufaktur," tambah Purbaya, menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga dinamika ekonomi.

Rencana ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memperkuat sektor otomotif dan energi bersih, sekaligus memanfaatkan sumber daya alam Indonesia. Dengan insentif yang dirancang khusus, diharapkan kendaraan listrik menjadi lebih terjangkau, mendorong adopsi yang lebih luas, dan memperkuat posisi nikel Indonesia di pasar global. Sementara itu, penanggungan PPN bertujuan untuk menurunkan beban biaya bagi konsumen, sehingga mendorong penjualan kendaraan listrik dan mempercepat transisi energi di Indonesia. Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil pada kuartal berikutnya, sekaligus memperkuat fondasi industri manufaktur nasional.