Pemkab Badung Siapkan 450 Kursi Beasiswa S1 Mahasiswa Badung

Pemkab Badung sedang menyusun skema regulasi beasiswa S1. Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa memimpin diskusi bersama dinas Disdikpora, Disdukcapil, Brida, dan BPKAD.

“Tujuan kami adalah anak Badung yang sekolah S1 dan yang punya potensi sesuai dengan persyaratan, itu kami biayai,” kata Adi Arnawa, Senin (18/5/2026).

Program ini difokuskan pada mahasiswa asal Badung yang berstatus anak petani, serta yang memiliki nama Nyoman atau Ketut. Langkah ini bertujuan menghindari putusnya kuliah karena kendala biaya.

“Tidak menutup kemungkinan juga anak-anak Badung ini ada yang memang punya semangat untuk kuliah di sekolah-sekolah mungkin UI, mungkin UGM, mungkin ITB, kan begitu. Jadi kalau kita lihat spirit awal kita kan untuk S1 dulu ya,” ujar Adi Arnawa.

Menurutnya, beasiswa ini memberi ruang luas bagi mahasiswa asal Badung tanpa memandang kampus tujuan. Bantuan akan menutupi seluruh biaya selama mahasiswa memenuhi kualifikasi yang ditetapkan.

Kuota 450 kursi tersedia untuk perguruan tinggi negeri maupun swasta. Pemkab Badung akan menerapkan verifikasi ketat bagi calon penerima.

“Siapa yang paling cepat dan memenuhi syarat, itu yang dapat,” imbuh politikus PDIP itu.

Sistem seleksi berbasis kecepatan pendaftaran dipilih karena tingginya animo masyarakat. Adi Arnawa berharap mekanisme ini dapat menyaring calon secara objektif dan transparan sejak awal pendaftaran dibuka.

“Karena tidak menutup kemungkinan bisa melebihi kuota, lalu yang kami pakai siapa yang lebih cepat. Kami sudah sampaikan kuota 450,” tambah Adi Arnawa.

Pemerintah daerah tetap melakukan verifikasi faktual di lapangan untuk mengantisipasi warga miskin yang tercecer. Langkah ini memastikan status orang tua calon benar-benar petani, bukan sekadar formalitas.

Jika parameter anak petani tidak terpenuhi, tim seleksi akan beralih pada pemeringkatan berdasarkan urutan nama khas Bali serta indikator pendapatan.

“Misalkan memang dia bilang anak petani, cek dulu di lapangan di mana dia ngolah tanah, berapa luasnya. Jelas, tidak hanya sekadar petani di KTP,” imbuhnya.

Adi Arnawa menilai pengukuran kesejahteraan hanya berdasarkan penghasilan bulanan sering kali bias dan sulit dinilai secara objektif.

“Yang kedua, kalau dia tidak anak petani, minimal dia namanya Nyoman. Yang ketiga terakhir baru penghasilan tadi, ya penghasilan ini kan agak relatif,” kata Adi Arnawa.

“Terus terang kalau penghasilan ini agak ya susah, tapi ini yang pasti: petani, Nyoman, Ketut,” papar Adi Arnawa.

Dengan intervensi anggaran pendidikan ini, Adi Arnawa meyakini dapat langsung menyasar keluarga yang paling membutuhkan bantuan. Ia berharap pemerintah daerah mampu memutus rantai kemiskinan dengan menjamin keberlanjutan pendidikan generasi muda di Badung.

Program beasiswa ini menandai langkah konkret pemerintah kabupaten untuk memperkuat akses pendidikan tinggi. Dengan kuota terbatas dan mekanisme verifikasi ketat, diharapkan hanya mahasiswa berpotensi dan berkelayakan yang memperoleh dukungan penuh.