Pilot Digitalisasi Bantuan Sosial Gianyar Pakai Parlinsos

106 peserta terlibat dalam uji coba digitalisasi bantuan sosial yang diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar. Uji coba ini menggunakan Portal Perlindungan Sosial (Parlinsos) dan bertujuan meningkatkan akurasi data penerima serta memperkuat transparansi penyaluran bantuan.

Menurut Nurwidyaswanto, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Gianyar, kegiatan ini merupakan bagian dari peluncuran terbatas (pilot) di Provinsi Bali sebelum diterapkan secara luas. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan pilot ini berlangsung pada 04 Juni 2026.

Uji coba difokuskan di Kecamatan Blahbatuh karena di sana sudah ada pendamping dan agen yang siap mendampingi masyarakat peserta bantuan sosial. Semua peserta telah mengaktivasi identitas kependudukan digital (IKD), sehingga data dapat diakses secara online.

Program yang diuji adalah dua program bantuan sosial, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Bantuan Sembako. Data peserta kedua program tersebut diinput langsung oleh agen maupun pendamping yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Para pendamping dan agen terdiri dari pendamping PKH, pendamping rehabilitasi sosial (Rehsos), dan kader posyandu di wilayah Blahbatuh. Semua data yang dimasukkan terintegrasi dengan berbagai data kementerian, lembaga, dan instansi terkait.

Integrasi tersebut memungkinkan sistem melakukan verifikasi secara langsung untuk menentukan kelayakan calon penerima bantuan sosial. Dengan demikian, proses penyaluran bantuan diharapkan menjadi lebih tepat sasaran dan tepat salur.

“Jika hasil verifikasi menunjukkan calon penerima belum memenuhi kriteria, agen maupun masyarakat yang diusulkan dapat mengajukan sanggahan melalui portal yang sama,” ujarnya. Mekanisme ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi data sekaligus memperkuat transparansi dalam penyaluran bantuan sosial.

Hasil uji coba terbatas ini akan menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan sistem sebelum digitalisasi bantuan sosial diperluas ke wilayah lainnya.

Uji coba ini menandai langkah konkret dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah dan memantau distribusi bantuan sosial, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah terhadap pengelolaan data yang akurat dan transparan.