Prabowo Melantik Enam Pejabat Baru di Istana Negara

Presiden Prabowo Subianto melantik enam pejabat negara di Istana Negara, Jakarta, pada 27 April 2026. Pelantikan ini menampilkan keragaman latar belakang, mulai dari aktivis buruh hingga tokoh militer, yang kini mengisi posisi strategis di pemerintahan.

Acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, Presiden Prabowo membaca Keputusan Presiden yang menetapkan pengangkatan para pejabat. Setelah itu, beliau memandu pembacaan sumpah jabatan. Dalam sumpah tersebut, Prabowo berkata: "Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya, akan setia kepada UUD Negara RI Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,".

Pelantikan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Ketua MPR Ahmad Muzani, dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad hadir bersama beberapa menteri. Di antara mereka, Menko Polkam Djamari Chaniago, Menko Hukum, HAM, dan Imipas Yusril Ihza Mahendra, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko PMK Pratikno, Menko Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menkomdigi Meutya Hafid, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut hadir.

Berikut daftar enam pejabat yang dilantik:

• Mohammad Jumhur Hidayat – Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
• Hanif Faisol Nurofiq – Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan
• Dudung Abdurachman – Kepala Staf Kepresidenan
• Muhammad Qodari – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah
• Hasan Nasbi – Penasihat Khusus Presiden bidang Komunikasi
• Abdul Kadir Kading – Kepala Badan Karantina Indonesia (dpw/dpw)

Pelantikan ini menandai langkah baru dalam kabinet Prabowo, menempatkan para pejabat dengan latar belakang beragam di posisi kunci. Keputusan ini diharapkan memperkuat koordinasi antara lembaga negara dan memperlancar pelaksanaan kebijakan pemerintah.