Prabowo Tetapkan Ekspor SDA lewat BUMN, Keuntungan Lokal

Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan ekspor sumber daya alam (SDA) yang akan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), badan usaha milik negara (BUMN) dan anak usaha Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia. Kebijakan ini bertujuan menahan keuntungan SDA agar tetap berada di dalam negeri.

Dalam upacara Hari Lahir Pancasila yang disiarkan YouTube oleh Sekretariat Presiden, Prabowo Subianto menyatakan, "Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu," pada 01 Juni 2026.

Keputusan ini didorong oleh fakta bahwa harga komoditas Indonesia sering kali diatur oleh pihak luar dan sebagian besar keuntungan mengalir ke luar negeri. Pemerintah menganggap penting agar nilai ekonomi yang dihasilkan lebih banyak dinikmati di dalam negeri, sekaligus menutupi kebocoran penerimaan negara yang besar.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam melalui BUMN telah diterbitkan untuk memperkuat pengawasan ekspor. PP ini bertujuan mencegah praktik manipulasi seperti under invoicing dan transfer pricing, serta menekan pelarian devisa hasil ekspor (DHE). Melalui kebijakan ini, ekspor komoditas strategis, seperti minyak kelapa sawit, batu bara, fero alloy, wajib dilakukan melalui PT DSI.

Selain itu, Pemerintah akan memperkuat hilirisasi industri dan pengelolaan devisa hasil ekspor agar manfaat kekayaan alam lebih besar dirasakan masyarakat Indonesia. Menurut Prabowo Subianto, kekayaan alam bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan amanah yang harus dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Prabowo menambahkan, "Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka statistik, tetapi harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak, akses pupuk bagi petani hingga kesempatan kerja dan penghasilan yang layak bagi pekerja." Ia juga menegaskan, "Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia,".

Dengan kebijakan ini, Prabowo Subianto berharap dapat menutup kebocoran penerimaan negara, meningkatkan pengawasan ekspor, dan memastikan bahwa keuntungan SDA tetap berada di dalam negeri. Kebijakan ini juga diharapkan dapat memperkuat industri hilir, mengelola devisa hasil ekspor, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk peningkatan gizi anak, akses pupuk, dan penciptaan lapangan kerja.