Tabanan Bersih: Bersih 19 Titik Jalan Bersama Aparat Kota

Di Kota Tabanan, tumpukan sampah di beberapa ruas jalan yang sempat menjadi viral akhirnya mulai dibersihkan. Sampah organik dan campuran menumpuk di sepanjang jalan utama selama beberapa hari, mencoreng tampilan kota.

Pada 05 Mei 2026, Pemerintah Kabupaten Tabanan mengerahkan ratusan aparatur sipil negara (ASN) bersama TNI dan Polri. Mereka melakukan aksi bersih‑bersih sekaligus pemilahan sampah di 19 titik di wilayah kota. Kegiatan ini juga melibatkan perbekel dan karang taruna.

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tabanan, I Gusti Agung Rai Dwipayana, menjelaskan bahwa keterlibatan lintas unsur ini sekaligus menjadi bentuk edukasi langsung kepada masyarakat. Ia berkata, “Sore ini kami lakukan aksi bersih‑bersih sekaligus pemilahan sampah di 19 titik dengan melibatkan ASN, TNI, Polri, perbekel, hingga karang taruna. Ini bagian dari edukasi dan penguatan penerapan Surat Edaran.”

Selama aksi, sampah dipilah menjadi tiga kategori: organik, anorganik, dan residu. Sampah organik diarahkan ke rumah kompos, sampah anorganik dikelola melalui TPS3R, sementara residu tetap diangkut ke TPA Mandung.

Pemantauan terhadap 19 titik pemilahan sampah ini akan terus dilakukan secara berkala. Hal ini bertujuan menjadi bahan evaluasi ke depan dan memastikan efektivitas kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber di Kabupaten Tabanan.

Menurut Rai Dwipayana, kebijakan pembatasan ini sengaja diterapkan tegas untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat. Ia menambahkan, “Intinya masih tidak dipilah, kami tidak angkut. Ini memang untuk efek jera sekaligus pembelajaran.”

Untuk mendukung kegiatan ini, TNI dan Polri turut membantu penyediaan armada pengangkut sampah. Selain itu, koordinasi intensif telah dilakukan bersama bupati, camat, hingga perangkat desa guna memetakan penanganan sampah berbasis wilayah.

Dari hasil evaluasi sementara semenjak Surat Edaran (SE) tersebut dikeluarkan, sebagian besar masyarakat belum terbiasa memilah sampah dari sumber. Keberadaan TPS3R dan bank sampah juga belum optimal beroperasi. Tingginya biaya operasional menjadi salah satu kendala, bahkan dalam setahun bisa mencapai Rp 200 juta per desa, sementara nilai ekonominya belum sebanding.

Ia menegaskan, “Fakta di lapangan, tidak semua TPS3R aktif. Ini jadi tantangan serius karena operasional harus tetap berjalan, sementara dukungan ekonomi belum maksimal.”

Sebelumnya, Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga, menegaskan bahwa sampah yang tidak diangkut disebabkan karena belum dilakukan pemilahan. Jika masyarakat sudah memilah dan hanya menyisakan residu, maka sampah dipastikan akan diangkut oleh truk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tabanan.

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan Bupati Tabanan soal pengelolaan sampah berbasis sumber. Dalam SE tersebut, hanya sampah residu yang diangkut dan dibuang ke TPA Mandung. Ia menambahkan, “SE sudah disosialisasikan. Mari pilah sampah. Ini harus dilakukan bersama-sama. Kalau sudah dipilah dan hanya residu, pasti akan diangkut.”

Dirga kembali mengingatkan pentingnya kesadaran kolektif masyarakat dalam memilah sampah. Menurutnya, kebijakan ini tidak bisa berjalan tanpa peran aktif seluruh pihak. Ia berkata, “Tidak bisa sendiri, harus bersama-sama. Mari mulai pilah sampah secara perlahan.”

Inisiatif ini menegaskan bahwa pengelolaan sampah di Tabanan masih memerlukan dukungan aktif dari semua lapisan masyarakat. Meskipun masih banyak tantangan, langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan praktik pemilahan sampah di tingkat sumber.